Kehidupan Sosial dan Politik Masa Pendudukan Jepang

Penulis: Muhamad Ikhsan
15 Juni 2022 12:51

Penjajahan Jepang yang relatif singkat yaitu sekitar 3,5 tahun turut mewarnai kehidupan bangsa Indonesia. Masa penjajahan tersebut memberikan perubahan kepada bangsa Indonesia dalam segi positif ataupun negatif. Simak artikel ini untuk tahu apa saja pengaruh penjajahan Jepang dalam kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia.

Kehidupan Sosial Masyarakat

Romusha/pekerja paksa merupakan sistem kerja yang sangat merugikan rakyat. Bagaimana tidak, rakyat dipaksa menjadi pekerja dalam proyek-proyek maupun fasilitas milik Jepang dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Tidak diberikan upah, bahkan terkadang tidak diberikan makan sehingga banyak para romusha yang mati kelelahan dan kelaparan.

Para romusha tidak hanya dipekerjakan di wilayah Indonesia, namun juga sebagian dari mereka dikirim ke wilayah negara lain seperti di Malaysia, Vietnam, Myanmar, Thailand dan wilayah lain. Banyak dari mereka yang tidak kembali ke Indonesia karena sakit atau bahkan meninggal dalam keadaan menyedihkan disana.

Kerja paksa Romusha di Indonesia (Sumber:kompasiana.com)

Setali tiga uang dengan para pria, wanita juga diperlakukan dengan buruk karena dijadikan Jugun Ianfu. Jugun Ianfu diisi perempuan dari berbagai wilayah kekuasaan Jepang seperti Korea, Cina, dan Indonesia. Mereka harus melayani hasrat seksual tentara Jepang secara paksa. Dalam masa pendudukan Jepang, sekitar 200.000 wanita Asia dijadikan Jugun Ianfu.

Kehidupan Budaya Masyarakat

Pemerintah pendudukan Jepang menerapkan pembiasaan dalam setiap aktivitas rakyat Indonesia untuk melakukan seikerei/membungkukan diri ke arah matahari terbit. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati Kaisar Jepang yang diyakini sebagai reinkarnasi Dewa Matahari/Amaterasu.

Praktik ini banyak ditentang oleh masyarakat Indonesia karena melanggar aspek kepercayaan rakyat Indonesia. Penyimpangan kepercayaan tersebut mendapatkan perlawanan dari kalangan pemuka agama. Perlawanan di Singaparna pimpinan K.H. Zainal Arifin merupakan contoh dari perlawanan tersebut.

Aktivitas Seikerei'(Sumber: kompas.com)

Dari sisi kebudayaan, seniman dan media massa harus tunduk kepada lembaga kebudayaan Jepang bernama Keimin Bunka Shidoso. Lembaga tersebut menyensor karya seni dan berita di Indonesia yang harus selaras dengan kepentingan Jepang. Jika dianggap menyimpang maka para seniman dan media massa diberikan hukuman oleh Pemerintah Pendudukan Jepang.

Sistem pendidikan yang berlaku pada masa Pendudukan Jepang berbeda dengan sistem yang dimiliki Belanda. Dalam masa ini, seluruh rakyat dapat mengenyam pendidikan, tidak seperti pada masa pemerintahan Belanda yang dibatasi pada kalangan atas. Meskipun terbuka kepada semua orang, jumlah sekolah pada masa ini menurun dari angka 21.500 menjadi 13.500 sekolah.

Penurunan jumlah sekolah tersebut disebabkan karena pemerintah pendudukan Jepang menghapuskan diskriminasi/pembedaan sekolah berdasarkan ras. Sebagai gantinya semua sekolah diseragamkan menjadi Sekolah Umum.

Kehidupan Ekonomi

Dalam aspek perekonomian, Jepang memproritaskan menguasai sumber daya yang bisa digunakan untuk kepentingan pasukan Jepang. Hal ini bertujuan agar Jepang bisa memenuhi Perang Pasifik/Perang Dunia II. Jepang membagi wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan perang dengan nama Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya.

Jepang kemudian melakukan kebijakan ekonomi untuk kepentingan pendudukannya di Indonesia yang meliputi:

  • Merebut aset-aset ekonomi pemerintah dan masyarakat.
  • Kebijakan Self Suffieciency yaitu semua harta yang dimiliki rakyat adalah milik pemerintah Jepang dan harus diberikan untuk kepentingan perang.
  • Pengawasan ketat dalam bidang ekonomi dengan melakukan sistem ekonomi autarki.

Kehidupan Politik dan Militer

Dalam aspek politik, pemerintah Jepang mencoba merangkul tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno, Hatta, dan Sjahrir untuk mendapatkan simpati rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Hal ini sangat berbeda dengan kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang melarang pergerakan nasionalisme.

Poster propaganda Heiho dan Peta. Sumber: Researchgate.com

Namun pemerintah Jepang melarang kegiatan yang bersifat politik seperti dalam peraturan:

  • UU Nomor 2 tertanggal 8 Maret tahun 1942 tentang larangan rakyat Indonesia berkumpul dan berserikat.
  • UU Nomor 3 tertanggal 10 Mei tahun 1942 tentang larangan rakyat Indonesia membahas propaganda kemerdekaan dan mengadakan rapat tentang susunan dan peraturan negara
  • UU tertanggal 3 Juli tahun 1942 tentang larangan pendirian organisasi politik.

 

Artikel Lainnya

Lihat Semua Artikel
Materi dan Pembelajaran SMA

Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara (1)

21 Juli 2022 10:42
Sejarah Dunia

Memahami Revolusi Komunis Rusia Tahun 1917

21 Juli 2022 08:32
Sejarah Dunia

Memahami Revolusi Industri di Eropa

01 Juli 2022 04:05
Pengetahuan Umum

Memahami Liberalisme dan Sosialisme

01 Juli 2022 03:49